Permenkes 1148 tahun 2011 tentang pbf

Pbf cabang adalah cabang pbf yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat danatau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Selain syaratsyarat perizinan, aturan pendistribusian, pelaporan dan pengawasan juga dijelaskan disini. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undangundang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4727. Persyaratan perizinan berbadan hukum pt atau koperasi memiliki npwp memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Undangundang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Permenkes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dimuat dalam berita negara republik indonesia tahun 2011. Pasal 21 1 pbf dan pbf cabang hanya dapat menyalurkan bahan obat kepada industri farmasi, pbf dan pbf cabang lain, apotek, instalasi farmasi rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 201nomor 6 229. Rahasia kementerian kesehatan ri registrasi aplikasi ereport pbf 3 pendahuluan berdasarkan permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi pasal 30 ayat 1. Peraturan menteri kesehatan no 30 tahun 2017 direktorat. Undangundang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropik lembaran negara tahun 1997 no. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 1998 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3781.

Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang pedagang besar. Teringat pada waktu perkuliahan di farmasi, diawalawal perkuliahan saya juga sebagian besar temanteman sejawat masih bingung dengan pbf tersebut, tapi wajar sih karena hampir sebagian besar. Pedagang besar farmasi pbf pedagang besar farmasi pbf adalah perusahaan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran perbekalan farmasi. Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian lembaran negara republik. Download permenkes nomor 30 tahun 2017 info asn terbaru. Petunjuk pengisian formulir pelaporan obat ereport pbf versi.

Permenkes no 34 tahun 2014 tentang pedagang besar farmasi pbf khusus bagi yang berkaitan dengan usaha pbf tentunya aturan ini patut dicermati. Teringat pada waktu perkuliahan di farmasi, diawalawal perkuliahan saya juga sebagian besar temanteman sejawat masih bingung dengan pbf tersebut, tapi wajar sih karena hampir sebagian besar mahasiswa farmasi berasal dari sekolah. Peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar. Memutuskan keputusan menteri kesehatan nomor 243men. Permenkes ini ditetapkan pada tanggal juni 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 juni 2011. Download permenkes nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri kesehatan nomor 1148 menkespervi 2011 tentang pedagang besar farmasi di situs. Undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Demi tertibnya distribusi obat obatan di kota semarang, maka berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi, maka dinas kesehatan kota semarang telah mengeluarkan surat edaran kepala dinas kesehatan kota semarang nomor 442. Tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Peraturan menteri kesehatan tentang pedagang besar farmasi akhirnya diundangkan.

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan lembaran negara rep ublik indonesia tahun 1998 nomor 8, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3781. Petunjuk pengisian formulir pelaporan obat ereport pbf. Pbf adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat danatau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi pasal 45 ayat 2. Peraturan menteri kesehatan tentang sistem informasi rumah sakit. Narasumber dari direktorat bina produksi dan distribusi kefarmasian menyampaikan mengenai kebijakan tentang pbf sesuai permenkes nomor 1148 tahun 2011 dan perubahannya yang mewajibkan pbf melaporkan transaksinya. Undangundang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika lembaran negara tahun 1976 nomor 37. Permenkes no 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 20 tentang pelaksanaan undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lembaran negara republik indonesia tahun 20 nomor 96, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5419. Peraturan menteri kesehatan no 1148 tahun 2012 tentang pbf. Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679. Permenkes 889menkesperv 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga. Permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi pasal 30 ayat 1. Undangundang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran.

Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, kepala badan dapat memberikan sanksi administratif berupa pembatalan izin edar apabila terjadi salah satu dari halhal berikut. Pbf dan dak ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak. Permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang pedagang besar farmasi. Permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar farmasi dan permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang perubahan. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara. Mungkin bagi sebagian orang masih terlalu awam dengan pbf atau pedagang besar farmasi, dan masih belum mengetahui apa saja fungsi dari pbf tersebut.

Undangundang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial lembaran negara republik indonesia tahun 2011nomor 116, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5256. Setiap pbf dan cabangnya wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 tiga bulan sekali meliputi kegiatan penerimaan dan penyaluran obat danatau bahan. Pmk no 1148 tahun 2012 tentang pbf oktober 16, 2012 posted by muhlis3 in berita farmasi. Pdf permenkes no 1148 tahun 2011 tentang pedagang besar. Apr 05, 2018 permenkes no 34 tahun 2014 tentang pedagang besar farmasi pbf khusus bagi yang berkaitan dengan usaha pbf tentunya aturan ini patut dicermati. Narasumber dari direktorat bina produksi dan distribusi kefarmasian menyampaikan mengenai kebijakan tentang pbf sesuai permenkes nomor 1148 year 2011 dan perubahannya yang mewajibkan pbf melaporkan transaksinya. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor lembaran negara tahun 2010 no. Peraturan menteri kesehatan direktorat jenderal kefarmasian. Pbf yang melakukan penyaluran narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.

Peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 92 tahun 2011 lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 142. Undangundang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679. Tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berdasarkan data terkini. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat. Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, perlu menetapkan peraturan menteri kesehatan tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian. Pbf cabang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua harus melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obatbahan obat sesuai pedoman cara distribusi obat yang baik cdob. Oct 22, 20 undangundang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropik lembaran negara tahun 1997 no. Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara tahun1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495 keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 20 tentang pelaksanaan undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Semua ketentuan menteri tentang pedagang besar farmasi yang telah. Sep 16, 2014 narasumber dari direktorat bina produksi dan distribusi kefarmasian menyampaikan mengenai kebijakan tentang pbf sesuai permenkes nomor 1148 tahun 2011 dan perubahannya yang mewajibkan pbf melaporkan transaksinya. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Undangundang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 150, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4456. Mensa binasukses merupakan salah satu pbf cabang yang berbentuk nasional di kota makassar. Permenkes 889menkesperv 2011 tentang registrasi, izin praktik, dan izin kerja. Menteri kesehatan nomor 012 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakitberita negara republi k indonesia tahun 2012nomor 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pbf dan pbf cabang dapat menyalurkan obat dan bahan obat. Oct 31, 20 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor lembaran negara tahun 2010 no. Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4843. Permenkes nomor 63 tahun 2014 tentang pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik ecatalogue permenkes nomor 14 tahun 2014 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kementerian kesehatan terpopuler. Undangundang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Penandaan dan promosi menyimpang dari persetujuan izin edar. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437. Permenkes nomor 31 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 889menkesperv 2011 sepanjang mengatur mengenai registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga teknis kefarmasian yang merupakan lulusan pendidikan menengah kefarmasian. Undangundang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 116, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5256. Undangundang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial lembaran. Apa itu pbf dan apa fungsi dari pbf berdasarkan undang. Pengakuan pbf cabang berlaku mengikuti masa berlaku izin pbf kelima.

Pbf dan dak ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Hal utama yang diatur dalam peraturan ini antara lain adalah tentang syarat untuk memperoleh izin pbf yakni antaranya memiliki secara tetap apoteker wni yang memiliki stra dan bersedia bekerja penuh sebagai penanggung jawab. Saat ini telah diterbitkan permenkes nomor 34 tahun 2014 tentang tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 1148. Pmk no 1148 tahun 2012 tentang pbf muhlis3s weblog. Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi. Menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1148 menkes per vi 2011 tentang pedagang besar farmasi yang dimaksud dengan pedagang besar farmasi, yang selanjutnya disingkat pbf adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat danatau bahan obat dalam jumlah besar sesuai. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara tahun 1999, tambahan lembaran negara nomor 3821. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 60, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5126. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai kebijakan dan pelaporan pbf, serta melakukan pelatihan ereport pbf bagi petugas provinsi sehubungan dengan adanya peningkatan sistem pelaporan pada e. Menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 1148 menkes per vi 2011 tentang pedagang besar farmasi yang dimaksud dengan pedagang besar farmasi, yang selanjutnya disingkat pbf adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat danatau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Undangundang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika lem,baran negara nomor 67, tambahan lembaran negara nomor 3698.

263 802 486 593 90 721 888 571 1195 258 678 984 693 577 1128 519 1445 417 379 458 789 1269 475 662 1085 1343 651 341 1303 603 378 996 702 1107 66 423 1348 1220 1269 501 201 1461 599